KEMENDIKBUD AKAN DATANGI KABUPATEN DI KALBAR UNTUK EVALUASI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD)
WARTA BORNEO- Setelah dilakukan penolakan terhadap pola rekrutman Guru Garis Depan (GGD) oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) di Sintang akhirnya KEMENDIKBUD RI mulai mengevaluasi kelanjutan program tersebut. Program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini KEMENDIKBUD RI menjadi polemik di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Sintang, di mana AMPP sudah melakukan penolakkan terhadap pola rekrutmannya dengan melakukan demo dan Audiensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, bahkan beberapa hari yang lalu (17/11) juga dilakukan demo oleh Forum Guru Perbatasan yang juga menolak pola rekrutman program GGD ini.
Dihubungi terpisah bapak Marwandy, S.Psi.,SH.,MH. yang merupakan inisiator awal gerakan tolak GGD ini, dan juga mewakili Pemuda Dayak Uud Danum (PDUD) yang tergabung dalam AMPP, menyampaikan bahwa dia mendapatkan informasi jika dalam waktu dekat ini antara tgl 23 Nov - 03 Des 2017 KEMENDIKBUD akan mendatangi Kabupaten di Kalbar yang menolak Program GGD ini, hal ini dilakukan agar dapat mengevaluasi lebih dalam apa yang menjadi tuntuan masyarakat lokal setempat, adapun informasi ini dia dapatkan dari internal Kementrian.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang salah menanggapi mengenai perjuangan teman-teman di AMPP, sekali lagi saya menegaskan bahwa kami tidak Menolak program GGD tapi yang kami tolak adalah pola dan syarat perekrutan dari program ini yang benar-benar tidak pro terhadap putra daerah yang merupakan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Kalbar ini, karna ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh universitas-universitas yang ada di Kalbar yang mana kwalitas lulusannya tidak kalah dengan lulusan luar.
Dia berharap bahwa dengan kedatangan KEMENDDIKBUD ini kedepannya maka pola perekrutan program GGD ini bisa lebih pro Putra Daerah, apalagi ke depannya akan ada perekrutan 17.000 orang GGD lagi, tutupnya.