SAMPAIKAN KAPUAS RAYA PADA PRESIDEN, SUTARMIDJI PASTIKAN PERTEMUAN KEDUA

www.wartaborneo.com-Sintang||Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang dan diterima di Kantor Bupati Sintang oleh Jarot Winarno pada Selasa, 22/01/2019 siang. Gubernur Sutarmidji akan berada di Sintang selama 3 hari untuk melihat secara langsung jalan di Simba Raya, peninjauan lokasi Kantor Gubernur Kapuas Raya dan beberapa kegiatan lainnya. Setelah dari Sintang, Gubernur akan melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam perbincangan di Ruang Kerja Bupati Sintang, Gubernur Kalbar Sutarmidji memaparkan bahwa janji kampanyenya saat maju di Pilkada secara perlahan akan dirinya penuhi. Termasuk mengenai pembentukan Propinsi Kapuas Raya. Dalam pertemuan selama 40 menit bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Gubernur mengatakan bahwa Presiden pada prinsipnya memberikan lampu hijau.

Salah satu pertimbangannya adalah luas wilayah Kapuas Raya lebih besar dari sejumlah propinsi lain. Di samping itu, Propinsi Kalbar sebagai daerah induk juga memiliki garis perbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 960 km. Upaya pengontrolan perbatasan dinilai akan lebih baik jika ditangani oleh dua propinsi. Selain itu, pelayanan publik juga akan repot jika hanya mengandalkan satu propinsi saja.

Tak hanya aspek luas wilayah dan perbatasan yang dibahas Sutarmidji bersama Presiden. Persoalan infrastruktur yang terbatas, bahkan sebagian rusak parah juga sudah ia sampaikan.

“ Ketika saya mau pulang, Bapak Presiden meminta Menteri Seketaris Negara untuk menyiapkan seluruh data tentang pemekaran Kapuas Raya. Dan baru saya tiba di Kabupaten Sintang, Menteri Seketaris Kabinet telepon saya untuk pergi ke Jakarta. Saya bilang setelah kunjungan ini, saya akan ke Jakarta untuk pembahasan tersebut “, imbuhnya.

Sutarmidji berencana memboyong lima Bupati dan lima Ketua DPRD yang termasuk ke dalam wilayah Propinsi Kapuas Raya untuk menghadap Presiden dalam waktu dekat.

“ Kemungkinan bulan Februari atau Maret saya ajak lima bupati dan lima Ketua DPRD untuk menghadap Presiden kembali untuk kepastian tentang itu “, pungkasnya. ( Rz )