Dewan Sintang Sepakat Penerapan Sistem Zonasi Dalam PPDB 2019
WARTABORNEO.COM - Tahun ajaran baru 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 masih menggunakan jalur zonasi, sebagaimana yang termaktub dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.
Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut.
Berdasarkan Permendikbud nomor 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut.
Berdasarkan Permendikbud nomor 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
Dan sesuai dengan peraturan menteri tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sintang Yustinus Jukardi mengatakan, Pemkab Sintang kembali akan menerapkan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi pada tahun ajaran baru nanti.
Terkait hal ini Wakil Ketua DPRD Sintang, Tery Ibrahim menyatakan sepakat dengan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sebab saat ini banyak anak perbatasan yang mengejar sekolah di kota. Akibatnya sekolah di perbatasan sepi peminat. “Penyebabnya karena ada kesenjangan kualitas pendidikan di kota dan di desa,” katanya.
Menurutnya dengan adanya penggunaan sistem zonasi maka secara tidak langsung akan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan antara di kota dan di daerah.
Dukungan yang sama disampaikan anggota DPRD Sintang dari Komisi C Tuah Mangasih. Menurut Tuah, Dinas Pendidikan harus membagi rata kuota siswa baru yang boleh diterima oleh setiap sekolah. Sehingga jangan sampai ada sekolah yang menerima siswa baru sebanyak banyaknya sehingga di sekolah lain tidak ada siswa yang mendaftar.
Dengan kata lain Dewan Sintang sepakat dan setuju dengan penerapan sistem zonasi guna menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di daerah dan di kota sehingga semua anak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama tidak terfokus hanya di sekolah tertentu saja. (*)