Menurut Dewan Sintang Sosialisasi Sistem Zonasi Masih Minim
WARTABORNEO.COM - Memasuki tahun ajaran baru 2019 ini berita tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 yang menggunakan sistem zonasi hangat dibicarakan. Pasalnya banyak orang tua murid yang belum mengerti betul terkait sistem ini. Hal ini terjadi karena minimnya informasi yang didapat orang tua siswa terkait sistem zonasi ini.
Walaupun pelaksanaan PPDB 2019 di Kabupaten Sintang berlangsung lancar, namun pihak DPRD Sintang meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, kedepannya agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PPDB yang saat ini Presiden Jokowi, menanggapi keluhan masyarakat untuk dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sintang, dari Komisi C Melkianus.
"Meskipun sistem zonasi ini baik, namun perlu dilakukan sosialisasi lebih gencar lagi. Sejujurnya masyarakat lebih banyak belum memahami apa itu sistem zonasi. Apalagi Presiden sudah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem zonasi ini. Nah seperti apa hasil evaluasi ini, sudah menjadi kewajiban dari perangkat dibawahnya untuk melakukan sosialisasi," ujar Melkianus, Rabu (26/6/2019).
Untuk saat ini, lanjutnya diakui sosialisasi penerapan zonasi sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai memang masih sangat kurang, sehingga masih banyak masyarakat terutama calon wali murid yang belum memahaminya. Ia juga berpendapat, perlu adanya integrasi sistem kebijakan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari SD-SMA/SMK.
"Seharusnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memotret potensi-potensi bagaimana keintegrasian ini bisa disesuaikan," ujarnya.
Selain itu Melkianus menambahkan bahwa pro dan kontra terkait PPDB 2019 yang menggunakan sistem zonasi adalah wajar adanya. Namun ia berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari penerapan ini guna pemerataan kualitas pendidikan.
"Khusus masalah pendidikan di Sintang tentu yang terpenting adalah pemerataan tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan itu fokusnya," ungkapnya. (*)
Walaupun pelaksanaan PPDB 2019 di Kabupaten Sintang berlangsung lancar, namun pihak DPRD Sintang meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, kedepannya agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PPDB yang saat ini Presiden Jokowi, menanggapi keluhan masyarakat untuk dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sintang, dari Komisi C Melkianus.
"Meskipun sistem zonasi ini baik, namun perlu dilakukan sosialisasi lebih gencar lagi. Sejujurnya masyarakat lebih banyak belum memahami apa itu sistem zonasi. Apalagi Presiden sudah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem zonasi ini. Nah seperti apa hasil evaluasi ini, sudah menjadi kewajiban dari perangkat dibawahnya untuk melakukan sosialisasi," ujar Melkianus, Rabu (26/6/2019).
Untuk saat ini, lanjutnya diakui sosialisasi penerapan zonasi sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai memang masih sangat kurang, sehingga masih banyak masyarakat terutama calon wali murid yang belum memahaminya. Ia juga berpendapat, perlu adanya integrasi sistem kebijakan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari SD-SMA/SMK.
"Seharusnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memotret potensi-potensi bagaimana keintegrasian ini bisa disesuaikan," ujarnya.
Selain itu Melkianus menambahkan bahwa pro dan kontra terkait PPDB 2019 yang menggunakan sistem zonasi adalah wajar adanya. Namun ia berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari penerapan ini guna pemerataan kualitas pendidikan.
"Khusus masalah pendidikan di Sintang tentu yang terpenting adalah pemerataan tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan itu fokusnya," ungkapnya. (*)