Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
WARTABORNEO.COM - Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan perpustakaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Literasi merupakan hak dan memberikan manfaat yang nyata, yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun program adult literacy (literasi untuk orang dewasa). Program ini menghasilkan manfaat yang melampaui hasil dari pendidikan di sekolah.
Demikian dikatakan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bidang Perekonomian dan pembangunan Hendri Harahap membuka acara stakeholder meeting tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di aula CU Keling Kumang Sintang, Kamis (22/8/2019).
Dalam sambutannya, Hendri Harahap mengatakan kegiatan literasi dan penyediaan informasi, baik cetak maupun online, perpustakaan berandil besar menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi lebih tinggi sehingga mendorong perubahan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
"Data melalui tes internasional menunjukkan lebih dari 55% orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan masih mengalami functionally illiterate atau diartikan kurangnya kemampuan membaca dan menulis untuk mengelola kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya yang membutuhkan kemampuan membaca yang melebihi tingkatan dasar,” ujarnya.
Dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial, lanjutnya bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi.
Paradigma perpustakaan harus dirubah. Dari semula dianggap sebagai gudang buku, kini bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi.
“Perpustakaan harus bisa bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan,” tambahnya.
Perpustakaan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan juga wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat yang secara otomatis, meningkatkan literasi masyarakat.
Kegiatan ini juga menghadirkan mitra perpustakaan dari Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga melibatkan komunitas pegiat literasi yang ada di kabupaten Sintang.
Turut hadir dalam acara ini, sejumlah perwakilan dari OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang.
Demikian dikatakan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bidang Perekonomian dan pembangunan Hendri Harahap membuka acara stakeholder meeting tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di aula CU Keling Kumang Sintang, Kamis (22/8/2019).
Dalam sambutannya, Hendri Harahap mengatakan kegiatan literasi dan penyediaan informasi, baik cetak maupun online, perpustakaan berandil besar menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi lebih tinggi sehingga mendorong perubahan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
"Data melalui tes internasional menunjukkan lebih dari 55% orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan masih mengalami functionally illiterate atau diartikan kurangnya kemampuan membaca dan menulis untuk mengelola kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya yang membutuhkan kemampuan membaca yang melebihi tingkatan dasar,” ujarnya.
Dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial, lanjutnya bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi.
Paradigma perpustakaan harus dirubah. Dari semula dianggap sebagai gudang buku, kini bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi.
“Perpustakaan harus bisa bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan,” tambahnya.
Perpustakaan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan juga wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat yang secara otomatis, meningkatkan literasi masyarakat.
Kegiatan ini juga menghadirkan mitra perpustakaan dari Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga melibatkan komunitas pegiat literasi yang ada di kabupaten Sintang.
Turut hadir dalam acara ini, sejumlah perwakilan dari OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Sintang.