Pansus Dua DPRD Sintang Setujui Raperda Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang


www.wartaborneo.com-SINTANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menggelar rapat paripurna ke 11 masa persidangan III Tahun 2019 terhadap hasil kerja Panitia Khusus tentang Raperda yang di usulkan oleh pihak eksekutif.

sebelumnya telah dibentuk tiga pansus yakni, Pansus I akan membahas Raperda tentang Perusahaan Umum PDAM Tirta Senentang dan Raperda tentang Perubahan Nomenklatur. Serta membahas Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020-2024.

Pansus II akan membahas perubahan tiga Raperda, yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sementara untuk Pansus III, akan membahas Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020-2024.

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sintang saat menyampaikan hasil pembahasan Pansus terkait 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten Sintang tahun 2019 melalui juru bicara, Maria Magdalena mengatakan 3 Raperda yang dibahas Pansus II yakni: 

1. .Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
3. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Maria mengatakan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah di mana perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.

Dikatakan Maria, tidak ada perubahan pada Raperda Kabupaten Sintang tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 3 tahun 2015 tentang administrasi kependudukan karena telah disusun secara mutatis dan mutandis sesuai dengan perintah undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

“Perubahan tarif terjadi pada Raperda Kabupaten Sintang tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak Daerah pada pasal 7 huruf B berubah menjadi tarif pajak hotel untuk rumah kost di atas 10 kamar ditetapkan sebesar 5%.,” 

Berikutnya untuk  Raperda Kabupaten Sintang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha juga tidak mengalami perubahan.

Atas hasil kerja Pansus dan pembahasan serta pendalaman dengan SKPD pemrakarsa terhadap ketiga Rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui menjadi peraturan daerah. untuk kemudian di sahkan dan diharapkan dapat benar-benar bermanfaat ke depannya.


Subscribe to receive free email updates: