Beli BBM lewat Aplikasi MyPertamina, Legislator Sintang: Menyulitkan Masyarakat
WARTABORNEO.COM - Baru-baru ini pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pembelian bahan bakar minyak (BBM), berupa pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina.
MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak secara non-tunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.
Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, tujuan uji coba MyPertamina adalah untuk mengenali konsumen pertalite dan solar agar dapat menghadirkan BBM bersubsidi yang dilakukan secara tepat sasaran.
Namun, penggunaan MyPertamina sebagai metode pembayaran digital disoroti publik karena menuai kontroversi. Salah satu tokoh yang menyuarakan penolakannya adalah Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Liyus yang menilai bahwa kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat.
"Saya kurang setuju dengan pembelian BBM pertalite berbasis aplikasi. Justru hal tersebut malah semakin mempersulit warga apalagi bagi mereka yang tidak terlalu update dengan teknologi," ujar Liyus saat diwawancarai awak media, Senin (04/07).
Selain menyuarakan penolakannya, politisi asal PKP Indonesia ini meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Ia berkata, "saya rasa kita tidak perlu terlalu euforia dengan aplikasi. Sekarang ini sedikit-dikit dikaitkan dengan aplikasi."
Walau kebijakan ini berguna untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, dalam praktiknya masih banyak aspek yang harus dibenahi agar penyelenggaraan kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menemukan solusi yang dapat memecahkan masalah sekaligus mampu dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. (wk)