Legislator Sintang Soroti Problematika Perundungan Anak di Sekolah
WARTABORNEO.COM - Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Maria Magdalena mensosialisasikan peran guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai salah satu agen pendeteksi dan penanganan kekerasan anak di sekolah.
"Di lingkungan sekolah tentu tidak luput dari kejadian tindakan kekerasan yang menimpa anak didik. Bahkan, di sekolah, kekerasan terhadap anak hingga menimbulkan trauma tersendiri bagi korban," ujar Maria Magdalena saat diwawancarai awak media, Sabtu (16/07).
Ia berpendapat ada beberapa faktor yang membuat sekolah rentan menjadi tempat terjadinya kekerasan, yaitu porsi waktu anak di sekolah lebih besar dibanding di rumah, kegagalan pola asuh orang tua, representasi masalah siswa di rumah, belum maksimalnya fungsi pengawasan dari sekolah, dan aksi perundungan yang masih dianggap sepele oleh masyarakat.
"Dari potensi-potensi tersebut, maka diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, baik itu guru, murid dan orang tua," tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), Maria Magdalena menyampaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan bulan Juni 2022 mencapai 493 kasus. Tempat kejadian kasus beragam, mulai dari rumah sampai sekolah.
"Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat adalah kerangka hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Hukum diam di tempat, penegakannya sering tidak memadai," jelasnya.
Beliau menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak.
"Seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), sekolah ramah anak, pembentukan forum anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye Gerakan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA)," ungkapnya.
Berbagai daerah juga telah melakukan upaya perlindungan anak lewat lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat setempat. "Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian," ucap Maria, menyayangkan hal tersebut. (wk)