KETUA KOMISI C TANGGAPI PERMINTAAN HONORER

Foto bersama DPRD Sintang usai menerima
audiensi Forum Komunikasi Honorer Kabupaten Sintang

WARTABORNEO.COM – “Kita paksa pun, mau dibuat gaji standar tinggi kalau tidak mampu kita bayar, kita jadi persoalan,” kata Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan menanggapi sejumlah tuntutan tenaga honorer dalam audiensi di Gedung DPRD Sintang, Senin (7/11/2022).

Menurut Sandan, pemerintah daerah bukan tidak mau memberikan gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) kepada para tenaga honorer. Persoalannya, keuangan daereah tidak mampu untuk membayarnya. Politisi asal Ambalau tersebut melihat bahwa kesejahteraan tenaga honorer masih jauh ditinjau dari situasi saat ini.

“Tentang kesejahteraaan memang kita melihat upah mereka jauh dari UMK, memang belum sesuailah. Kalau UMK kita kan sehari 98 ribu sementara gaji honor satu juta tiga ratus ribu itu dibagi 25 hari kerja hanya 52 ribu. Tapikan upah itu menyesuaikan dengan keadaan keuangan daerah, saat ini Pemkab Sintang itu belum mampu menggaji tenaga honor sesuai UMK, itu kenyataannya,” tegas Sandan.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyebutkan pihaknya sudah sering membicarakan hal ini. Namun benturan terbesarnya adalah kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sintang. Sehingga pemerintah masih sulit dalam mengakomodir kesejahteraan tenaga kerja non ASN termasuk ini pula alasan minimnya alokasi penerimaan tenaga (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) P3K teknis.

“Kita tahu tenaga honorer juga bekerja dengan keras di kantor-kantor pemerintahan kita termasuk di lapangan. Kami sudah sering menyuarakan kesejahteraan para tenaga honorer ini di berbagai kesempatn. Selain memang kondisi keuangan daerah yang tidak mampu, kita juga sering kali terkendala karna aturan dari pusat,” ujar Sandan lagi. “Untuk saat ini usulan para tenaga honorer ini akan kita tampung untuk nantinya melalui pimpinan DPRD akan kita akomodir dengan menyurati Bupati dan nantinya akan disampaikan ke provinsi dan Kemenpan RB. Semoga kita bisa mendapatkan respon yang sesuai nantinya,” pungkasnya. (*)