Wacana Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Sintang Mendapat Respon Positif dari Dewan Sintang
WARTABORNEO.COM - Kemajuan suatu daerah selain ditopang oleh perputaran bisnis di daerah tersebut tentu saja harus didukung dengan kemajuan di bidang pendidikan juga. Jadi semakin maju tingkat pendidikan di daerah tersebut tentunya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga. Dan Sintang sebagai calon Ibukota Provinsi Kapuas Raya tentunya memerlukan semuanya itu.
Jadi ketika muncul wacana untuk mendirikan satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Sintang oleh ICMI Sintang tentunya adalah hal yang sangat baik. Tuah Mangasih selaku anggota Komisi C DPRD Sintang dari Partai PDI Perjuangan menyambut baik hal ini. Menurutnya PTN bisa menjadi tolak ukur kesiapan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Saya pikir memang suatu keharusan sebagai bagian dari bentuk infrastruktur calon PKR yang saat ini kembali diperjuangkan. Artinya PKR memang layak ada, dan adanya PTN ini nantinya juga untuk memperpendek rentang bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah PKR. Jadi saya pribadi sangat mendukung tujuan itu. DPRD Sintang juga pasti sama," kata Tuah Mangasih. (20/3/19)
Terkait wacana dari ICMI ini Tuah Mangasih meminta agar dalam pelaksanaanya baiknya juga melibatkan pihak lain seperti ISKA dan PIKI.
"Merekakan organisasi para intelektual, jadi silahkan kajian yang sudah ada yang dibuat ICMI ini di diskusikan dengan ISKA dan PIKI untuk second opinion. Semakin banyak input itu akan lebih baik dan melengkapi yang sudah ada," tambah Tuah Mangasih.
Terkait pendirian PTN jika merujuk pada peraturan pemerintah terhitung per-Januari 2017 maka fokus utama adalah supaya perguruan tinggi yang ada bisa mendapat akreditasi A. Namun ketika ada wacana pemekaran provinsi bisa saja mendapat pengecualian karena masuk area 3T alias terluar, terdepan, dan tertinggal.
"Saya dengar ada Surat Edaran tentang moratorium itu. Pemerintah melalui Kemendikti, saat ini fokus untuk melakukan akreditasi. Tapi mungkin ada celah lain karena 3 wilayah di calon PKR berbatasan dengan negara tetangga yang dianggap beranda terdepan negara Indonesia." ujarnya lagi. (*)
Jadi ketika muncul wacana untuk mendirikan satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Sintang oleh ICMI Sintang tentunya adalah hal yang sangat baik. Tuah Mangasih selaku anggota Komisi C DPRD Sintang dari Partai PDI Perjuangan menyambut baik hal ini. Menurutnya PTN bisa menjadi tolak ukur kesiapan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
"Saya pikir memang suatu keharusan sebagai bagian dari bentuk infrastruktur calon PKR yang saat ini kembali diperjuangkan. Artinya PKR memang layak ada, dan adanya PTN ini nantinya juga untuk memperpendek rentang bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah PKR. Jadi saya pribadi sangat mendukung tujuan itu. DPRD Sintang juga pasti sama," kata Tuah Mangasih. (20/3/19)
Terkait wacana dari ICMI ini Tuah Mangasih meminta agar dalam pelaksanaanya baiknya juga melibatkan pihak lain seperti ISKA dan PIKI.
"Merekakan organisasi para intelektual, jadi silahkan kajian yang sudah ada yang dibuat ICMI ini di diskusikan dengan ISKA dan PIKI untuk second opinion. Semakin banyak input itu akan lebih baik dan melengkapi yang sudah ada," tambah Tuah Mangasih.
Terkait pendirian PTN jika merujuk pada peraturan pemerintah terhitung per-Januari 2017 maka fokus utama adalah supaya perguruan tinggi yang ada bisa mendapat akreditasi A. Namun ketika ada wacana pemekaran provinsi bisa saja mendapat pengecualian karena masuk area 3T alias terluar, terdepan, dan tertinggal.
"Saya dengar ada Surat Edaran tentang moratorium itu. Pemerintah melalui Kemendikti, saat ini fokus untuk melakukan akreditasi. Tapi mungkin ada celah lain karena 3 wilayah di calon PKR berbatasan dengan negara tetangga yang dianggap beranda terdepan negara Indonesia." ujarnya lagi. (*)