Jeffray : Perpindahan Ibukota Negara, Jangan Bawa Masalah Dari Tempat Lama
Hal tersebut disampaikan Jeffray Edward, yang juga adalah Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang beberapa hari lalu saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Sintang Santo Agustinus di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu, (28/9/2019).
Terkait dengan penegasannya tersebut, Politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa kompleksitas masalah yang terjadi di Ibukota lama tentunya sudah diketahui secara luas oleh masyarakat di Pulau Kalimantan.
"Nah...masalah-masalah inilah yang tidak kita inginkan yang dapat mengubah tatanan adat istiadat masyarakat bumi Kalimantan. Kita sebagai masyarakat adat, meskipun ibukotanya bukan berada di Kalimantan Barat, tetap akan mengingatkan hal tersebut kepada pemerintah Pusat jangan sampai kepindahan itu menjadi permasalahan sosial, ekonomi dan budaya," tegasnya, Jumat (4/10/2019) melalui pesan singkat whatsapp.
Tidak itu saja, lanjut Jeffray, kepindahan Ibukota juga akan berdampak pada lingkungan, tidak hanya ditempat Ibukota tersebut berada namun juga berpengaruh pada Kalimantan secara keseluruhan.
"Daerah-daerah di Pulau Kalimanatan masih punya hutan lindung, juga termasuk hutan adat. Jangan bicara jauh soal pemindahan ibu kota, kita bicara tentang orang dan bangun perumahan. Katanya punya AMDAL, tapi nyatanya sebagian besar hutan atau tanaman yang tadinya melindungi dari erosi karena hujan terus dipapas jadi perumahan bahkan perkebunan yang akhirnya menyebabkan banjir. Belum lagi kita bicara dampak lainnya seperti masalah SDM misalnya," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Ketua DAD Kabupaten Sintang menyatakan sebagai pusat pemerintahan negara bakal banyak manusia berkualitas yang berdiam di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara fakta menyebutkan, tidak semua Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan bagus, khususnya untuk menyambut tantangan sebagai Ibu Kota Negara.
"Jangan sampai masyarakat lokal nantinya hanya sebagai penonton saja, sementara yang berperan besar dengan keberadaan Ibu Kota justru para pendatang," ujarnya.
Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut para pemimpin, tokoh masyarakat, partai politik dan juga pemerintah provinsi punya tanggung jawab yang besar, khususnya untuk meningkatkan SDM masyarakat lokal sehingga punya daya saing sebagai warga yang akan tinggal di pusat pemerintahan negara ini.
Karenanya, yang terpenting adalah pemerintah harus membuka dialog publik yang berkesinambungan dan melibatkan warga lokal dalam pembangunan ibu kota baru. Salah satunya melibatkan tokoh masyarakat, ulama adat dan generasi muda dalam merespons keberadaan ibukota baru nanti.
"Seperti yang dilakukan oleh PMKRI sangat baik karena bisa menjadi masukan bagi Pusat guna menjawab atau mengantisipasi plus minusnya kepindahan Ibukota itu," kata Jeffray Edwarda. (phs)