Jalur Perbatasan Ditutup Dampaknya Pada Ekonomi
www.wartaborneo.com -Sintang: Terkait dengan penutupan jalur masuk perbatasan, Wabup Sintang melakukan rapat koordinasi .Rapat ini Dilakukan dalam rangka memantau stok, harga dan saluran distribusi barang kebutuhan pokok masayarakat daerah perbatasan.
Wakil Bupati Sintang, Askiman memimpin jalannya rapat koordinasi Tim Pemantauan Daerah Perbatasan dalam rangka percepatan penanganan dampak Corona Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sintang di Balai Pegodai pada Selasa, (31/3/2020).
Turut Hadir dalam rapat tersebut Dandim 1205 Sintang Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan, Sudirman Kadisperindagkop dan UKM, Agustinus Hatta Kadis Nakertrans, Veronika Ancili Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bernard Saragih Kepala BPBD, Syarief Yasser Arafat Asisten Pemerintahan, Yustinus J Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Askiman menjelaskan bahwa kawasan perbatasan menjadi titik perhatian karena disana menjadi lalu lintas orang dan barang dari luar negeri. “kalau kita tutup jalur masuk tidak resmi ini, akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Masyarakat disana 80 persen barang sembako berasal dari Malaysia. Maka silakan Disperindagkop dan UKM untuk ambil langkah. "Saya juga berharap agar pabrik karet agar jangan tutup. Karena akan memperparah dampak ekonomi kepada petani karet. Mereka para Pabrik Karet hanya diminta melakukan penyesuaian jam kerja” pinta Askiman.
"Yang sangat penting kita antisipasi adalah barang masuk dari Malaysia. Barang impor illegal harus dihentikan di perbatasan. Kalau jalur keluar masuk orang dan barang kita tutup. Saya berharap agar dipertimbangkan ada pasokan sembako dari Sintang ini. Saya minta Dinas Pemdes juga memberikan arahan kepada camat dan kepala desa agar mengambil langkah antisipasi dan mereka harus memberikan laporan secara periodik, tegas Askiman. Saya juga minta gawai Dayak di kampung juga ditiadakan. Ritual gawai Dayak silakan dilakukan tetapi tidak ramai dan tidak ada pesta," pinta Askiman.
“kita sudah kejadian luar biasa. Tim pemantauan silakan melakukan pemantauan langsung ke perbatasan. Koordinasi dengan camat, Kepala desa dan forkopimcam di dua kecamatan perbatasan. Saya juga minta Credit Union untuk mempertimbangkan penagihan pinjaman anggota. Organisasi Perangkat Daerah juga saya persilakan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk memutus penyebaran virus corona. Saya juga berharap agar OPD yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk diberikan perhatian khusus” tambah Wabup Sintang.
Sudirman Kadisperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa dalam melakukan pemantauan arus barang di perbatasan sangat penting untuk memutus penyebaran virus corona. “dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi kami memerlukan dukungan instansi lainnya. Kami membentuk tim pemantauan. Kita akan melakukan pemantauan langsung kondisi stok dan harga sembako di perbatasan. Untuk kemudian melakukan langkah yang tepat untuk membantu masyarakat” terang Sudirman.
Dalam kesempatan itu, Dandim 1205 Sintang Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan menjelaskan bahwa sejak 27 Maret 2020 yang lalu tercatat 66 orang sudah dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong dan informasi yang berkembang akan ada pemulangan 20.000 tenaga kerja kita dari Malaysia. Kami terus melakukan patroli di sepanjang perbatasan. Seluruh jalur masuk di perbatasan sudah ditutup. Baik jalur resmi dan tidak resmi. Hanya Entikong yg masih buka karena ada pemulangan tenaga kerja kita.
“kita diperintahkan untuk menutup perbatasan tetapi kita tidak ada solusi atas pasokan sembako yang selama ini dipasok dari Malaysia. Kami mendukung rencana Pemkab Sintang untuk melakukan droping sembako ke perbatasan” terang Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan.
Kabag Kesra Ulidal Muhtar menyarankan agar camat memberikan laporan perkembangan harga di setiap kecamatan. “kalau bisa camat dan desa selalu memberikan laporan terkait kondisi daerah dan perkembangan harga kepada Pemkab Sintang,” harap Ulidal Muhtar.(Ard)