Ikuti Musrembang Povinsi Bupati Sintang Minta Arahan Gubernur
www.wartaborneo.com -Sintang: Bupati Sintang Jarot Winarno mengikuti Video Conference (Vidcon) bersama Gubernur Kalbar dalam rangka mendengarkan arahan Menteri PPN/Bappenas RI terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2021, yang diikuti Bupati/Walikota, Sekda, Kepala Bappeda se-Kalbar, di Pendopo Bupati Sintang. Senin (20/4/2020).
Tema yang diangkat pada Musrembang tersebut yakni "Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera"
Jarot Winarno menyampaikan, dengan adanya rencana pemotongan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat, hal itu pun menjadi kekwatiran atau kendala dalam proses pembangunan kegawatdaruratan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan secara khusus di Kab. Sintang. "Yang meresahkan kami ini, seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, seluruh dana di perkim pak, yang untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol pak," ungkap Jarot.
"Kabupaten Sintang baru saja mentas dari angka kemiskinan dua digit menjadi satu digit. Karena yang menjadi problem adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dengan pemotongan anggaran tersebut tinggal nol tadi, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan baik itu ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten dan jalan non status," kata Jarot.
"Kami pada akhirnya berpikir dalam rasionalisasi ini akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ kami pak, yang bisa secara gawatdarutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami letakanpun tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar 5 sampai 6 miliyar saja pak."ujar Jarot.
Dalam hal itu akhirnya Jarot meminta arahan dari Gubernur terkait ruas jalan provinsi, seperti misalnya ruas nanga mau - nanga tebidah yang saat ini sedang putus, kemudian lagi ruas sintang - semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah perbatasan, yang memang jadi jalan provinsi. Apakah kemudian nanti provinsi melalui kebijakannya akan tetap menjalankannya atau Privinsi menyiapkan dana fleksibel melalui UPJJ. "sehingga ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang provinsi kerjakan" tambah Jarot.
Menanggapi yang di sampaikan Bupati Sintang, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan untuk ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan tetap di tangani dan dirinya pun tetap mengajukan hal tersebut kepada DPRD Provinsi.
"cuman nanga mau nanga tebidah dan lainnya itu banyak amat yang protes, dikerjakan salah nda di kerjakan salah, ada sedikit aja itu dah kemane-mane gitu, sehingga repot nanti, bagus diawasi betullah dari pada setelah selesai di ributkan" tegas Midji.
Untuk itulah Sutarmidji minta baik itu inspektorat, kejaksaan supaya ketat dan jika perlu KPK juga di libatkan menangani hal-hal seperti itu.
"saya juga minta Dinas PU setempat juga turut mengawasi, terlebih juga masyarakat harus mengawasi"pungkas Midji.
Turut hadir dalam press Release tersebut. Kepala Bappeda Kab.Sintang, dan sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemkab Sintang. Sementara Sekda Kab. Sintang Yosepha Hasnah, bersama sejumlah unsur OPD juga mengikuti Vidcon tersebut di ruang rapat Sekda, di Sekretariat Daerah, Kantor Bupati Sintang.
Tampak juga sejumlah Anggota DPR RI Dapil Kalbar pada Vidcon tersebut. (*)