DPRD Sintang Dukung Langkah Pemerintah Audit Perusahaan Sawit
WARTABORNEO.COM - Dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan sawit mendorong pemerintah untuk mengaudit industri tersebut. Usulan ini didukung oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Heri Jambri.
"Kami tentu sangat mendukung langkah ini. Harus dibuka supaya bisa kita lihat sejauh mana perusahaan memenuhi kewajibannya mematuhi aturan," ujarnya saat diwawancarai awak media, Jumat (10/06).
Heri Jambri berpendapat bahwa audit sangat penting untuk mengetahui apakah perizinan perusahaan sudah sesuai aturan. Selain itu, audit juga bisa membuktikan apakah perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Banyaknya tuntutan masyarakat terkait kebun plasma menjadi indikasi bahwa perusahaan belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya mengalokasikan 20 persen kebun plasma untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kebijakan mengaudit perusahaan menjadi langkah yang tepat untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya.
"Wajar jika masyarakat menuntut perusahaan memenuhi kewajiban menyediakan kebun plasma seluas 20 persen dari kebun perusahaan karena itu memang sudah ditegaskan dalam aturan," jelasnya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ini mengajak seluruh pemangku jabatan untuk mendukung langkah gubernur dalam melaksanakan audit perusahaan perkebunan. Pemerintah daerah dan semua pihak terkait di kabupaten juga diharapkan mendukung upaya tersebut.
Beliau menyarankan agar pemerintah kabupaten dapat lebih dulu membentuk satgas dan segera mengaudit perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat. Ia berkata, "usul saya pemkab dapat membentuk satgas untuk mengaudit kebun-kebun besar."
Kebijakan ini diharapkan mampu membuat para pengusaha sadar akan kewajibannya dalam membagikan 20 persen dari luasan plasma kepada masyarakat sekitarnya. Langkah ini menjadi salah satu upaya dalam memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (wk)