Perusahaan Tak Taat Aturan, DPRD Sintang Dukung BPKP Audit Industri Sawit


WARTABORNEO.COM - Langkah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit mendapat dukungan penuh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus. 

Ia beranggapan bahwa kurangnya kontrol dari pemerintah menimbulkan segudang masalah dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, khususnya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hal ini juga mengakibatkan kerugian yang mendalam bagi para petani.

"Saya sangat mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat untuk melakukan Audit tersebut, karena di kabupaten Sintang ini banyak kita temukan Perusahaan perkebunan yang tidak taat aturan serta kurangnya kontrol atau pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap tata kelola perkebunan yang ada. Akibatnya banyak masalah-masalah yang timbul di lapangan baik Ijin Lokasi, IUP, HGU, dan lahan plasma yang kurang perawatan bahkan ada yang tidak dirawat.  Ending-nya banyak petani plasma yang dirugikan," jelas Nikodemus saat dihubungi awak media, Jumat (10/06).

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ini juga menyayangkan keputusan perusahaan perkebunan sawit yang tidak memberdayakan koperasi plasma.

"Padahal, selama ini pemerintah telah menggalakkan program kemitraan dalam perkebunan sawit rakyat dan perkebunan besar swasta. Diharapkan, program ini akan memberikan pengetahuan dan peningkatan produktivitas juga pendapatan petani sawit rakyat,” terangnya.

Mengacu pada ujaran Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, audit terhadap perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit akan segera dimulai. Audit yang akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan untuk memperketat pengawasan terkait tata kelola dan kebijakan minyak goreng.

BPKP akan melakukan pengawasan mulai dari penyusunan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, menjaga harga kelapa sawit di tingkat petani, melakukan Audit Tujuan Tertentu, serta mengawasi secara keseluruhan titik kritis dari tata kelola CPO dan minyak goreng dari hulu sampai hilir. (wk)

Subscribe to receive free email updates: