DPRD Minta PLN Penuhi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Sintang
WARTABORNEO.COM - Fakta bahwa masih banyak desa di Kabupaten Sintang yang belum memperoleh akses penerangan dari PLN membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Zulkarnain berani menilai pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, yaitu penerangan listrik.
Menurut pemaparannya, kendala masyarakat untuk mendapat akses penerangan listrik bukan berasal dari kondisi ekonomi, melainkan ketiadaan sumber penyedia layanan.
“Untuk itu, saya meminta pemerintah mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Sintang yang ada di desa dan pelosok,” tegas Zulkarnain saat diwawancarai awak media, Senin (18/07).
Beliau menyampaikan data bahwa dari 407 desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang, hanya 45,81 persen desa sudah dialiri listrik PLN. Ia menyimpulkan, “ini artinya baru setengah dari jumlah desa yang sudah menikmati listrik."
Zulkarnain meminta pemerintah daerah untuk terus berupaya agar seluruh masyarakat desa dapat mendapat fasilitas penerangan listrik. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperbaiki data, survei potensi energi dan konsultasi koordinasi dengan PLN Kalbar, termasuk berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Barat.
Beliau mendukung adanya Program Indonesia Terang (PIT). Ia berharap program ini dapat memperbesar peluang masyarakat menikmati pelayanan listrik dari negara.
“Saya dengar tahun 2022 Pemkab Sintang akan mengusulkan 37 desa, 117 dusun, 8.007 KK di 9 kecamatan untuk mendapatkan perluasan jaringan listrik desa dari PLN. Saya sangat mendukung program ini,” tutupnya. (wk)