SINTANG GELAR RAKER KADES 2022
WARTABORNEO.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny menghadiri rapat kerja (Raker) kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Camat se- Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila, Senin (7/11/2022).
“Kita harapkan dengan kehadiran para kades dan ketua BPD ini dapat memberikan informasi terbaru mengenai kondisi masyarakat kita di desa-desa. Masukan dari mereka merupakan informasi penting untuk mengukur pencapaian proses pembangunan yang sudah berjalan setidaknya selama setahun terahir dan sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan selanjutnya,” ujar Ronny.
Kegiatan ini dilangsungkan selama 2 hari hingga tanggal 8 November 2022. Kegiatan yang digawangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sintang ini menghadirkan 14 camat, 391 kades dan 391 ketua BPD.
Herkolanus Roni selaku kepala dinas DPMD menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka implementasi dan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa (Pemdes) yang ada di Sintang. Melalui kegiatan ini dilakukan pula proses sinkronisasi kebijakan antara Pemda dan Pemdes terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sintang.
“Kita ingin setiap kebijakan yang ada setidaknya bisa dievaluasi agar kedepannya pemdes-pemdes yang ada di Sintang ini bisa menjadi lebih baik,” kata Roni. “Terkait dengan keinginan dan permasalahan para kades dalam mengelola desa kita juga bicarakan di sini supaya bersama-sama kita carikan solusi. Kita juga akan kembali mengingatkan pada kades dan jajarannya mengenai RPJMD Sintang supaya perencanaan pembangunan di tahun depan dapat tetap selaras dengan hal itu dan mendukung perwujudan Sintang Lestari,” tambahnya.
Pada kegiatan ini DPMD juga memfasilitasi para kades dalam menyampaikan usulan-usulan pembangunan ke pemerintah kabupaten dan pemerintahan yang lebih tinggi lagi.
“Semoga saja apa ayng menjadi usulan dari para kades dan BPD ini dapat
menjadi perharian baik di pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun di
pemerintah pusat karena mereka inilah yang secara langsung mengurus masyarakat
di tingkat tapak,” harap Roni lagi. (*)