Lewati Masa “Honeymoon”, Pengamat: Kepemimpinan Shalahuddin-Felix di 100 Hari Pertama Beri Makna Baru Peran Pemerintah Daerah

Shalahuddin - Felix
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Dr. Farid Zaky Yopiannor. Foto-dok.pri

wartaborneo.com, Palangka Raya – Memasuki periode 100 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin dan Felix Sonadie, mendapat sorotan dari pengamat.

Berbeda dari masa “honeymoon” atau bulan madu yang lazim bagi pemimpin baru, pasangan ini dinilai justru melakukan langkah-langkah serius untuk mendefinisikan ulang peran pemerintah daerah.

Dr. Farid Zaky Yopiannor, M.Si, Pengamat Pemerintah dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, menyebut ada upaya sistematis dalam sinkronisasi vertikal dan eksekusi programatik.

“Secara akademik, 100 hari pertama sering disebut sebagai honeymoon period, namun pasangan ini nampaknya menghindari zona nyaman tersebut. Ada upaya serius untuk melakukan redefinisi (makna baru) peran pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Farid menilai, salah satu langkah strategis-taktis yang terlihat adalah keputusan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam mengonsentrasikan program beasiswa.

Alih-alih memberikan tunai, bantuan diberikan dalam bentuk paket perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan buku. Kebijakan ini diselaraskan dengan program yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Ini adalah bentuk multi-level governance yang efisien,” jelas Farid. Menurutnya, penyelarasan program daerah dan provinsi ini memperkuat daya beli masyarakat (disposable income keluarga) karena pos pengeluaran pendidikan mendapat subsidi secara ganda.

Di sisi infrastruktur, prioritas di 100 hari pertama disebut sebagai kombinasi cerdas antara pembangunan konektivitas makro, seperti jembatan dan jalan, dengan pemberdayaan mikro melalui program alat berat desa.

Namun, capaian anggaran dinilai sebagai “kemenangan politik-anggaran yang signifikan”. Farid mengapresiasi keberhasilan Pemkab Barito Utara menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap pada angka Rp 3,2 triliun melalui lobi Dana Tambahan bagi Hasil (TDF).

“Ini memberikan Bupati ‘napas’ yang lebih panjang dibandingkan kepala daerah lain untuk mengeksekusi visi-misinya tanpa terkendala krisis anggaran,” ungkapnya.

Meski demikian, Farid mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya masih di depan. Akselerasi proses lelang proyek dan pengawasan mutu pekerjaan harus menjadi perhatian utama. “Dana besar tersebut harus benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas tinggi bagi masyarakat Barito Utara,” tegasnya.

Dengan langkah awal yang fokus pada efisiensi, sinkronisasi, dan kekuatan anggaran, kepemimpinan Shalahuddin-Felix di Barito Utara memasuki fase berikutnya dengan harapan tinggi, namun juga dibayangi tuntutan untuk merealisasikan program secara konkret dan berkualitas.

Editor: Ahya FR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *