wartaborneo.com, JAKARTA – Anggota Fraksi PKB DPR RI, Hj. Ratna Juwitasari, menyuarakan keprihatinan mendalam atas penurunan alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, APBN secara keseluruhan justru mengalami kenaikan.
Menurut Ratna, ironi ini dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia. “Disaat APBN disepakati untuk bisa naik sampai Rp 3.800 triliun, justru transfer ke daerah malah menurun,” ujarnya saat menerima anggota Fraksi PKB DPRD Barito Utara di Gedung Senayan, belum lama tadi.
Ratna, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal dalam proses pembahasan anggaran untuk daerah. Awalnya, Transfer Keuangan Daerah hanya direncanakan sebesar Rp 650 triliun dari rencana awal Rp 900 triliun. Berkat perjuangan, angka tersebut akhirnya dapat dinaikkan menjadi Rp 800 triliun pada akhir tahun 2024.
Namun, untuk tahun 2026, nilai transfer daerah yang disepakati antara Banggar DPR dan Pemerintah Pusat kembali menurun menjadi hanya Rp 697 triliun. “Hanya Fraksi PKB yang berteriak terkait penurunan transfer daerah ini, karena menurutnya Indonesia itu perlu dikawal dari tingkat daerah,” tegas Ratna.
Kebijakan ini menuai reaksi keras dari seluruh tingkatan daerah. “Dengan kondisi ini akhirnya membuat semua daerah Indonesia berteriak. Dari provinsi, kota/kabupaten bahkan sampai ke desa, karena Dana Desa pun juga ikut turun,” jelasnya.
Di tengah situasi yang disebutnya “kritis” ini, Ratna menantang semua kepala daerah untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. “Sejauh mana seluruh kepala daerah bisa berbuat maksimal meskipun dengan anggaran sangat terbatas untuk memperjuangkan daerah masing-masing,” tandasnya.
Efisiensi anggaran, menurutnya, telah menyentuh semua level, tidak hanya di daerah tetapi juga di internal DPR RI sendiri. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh stakeholder di daerah untuk bersama-sama menyampaikan keresahan ini dan berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait.
Ratna juga membuka peluang adanya revisi kebijakan. “Jika daerah tidak menerima ini maka akan ada muncul solusi-solusi yang strategis,” ujarnya.
Ia berharap dapat muncul APBN Perubahan pada triwulan awal atau kedua tahun depan sebagai bentuk koreksi.
Kebijakan pemangkasan transfer daerah ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola pembangunan dengan anggaran yang semakin ketat.(AFR)
