wartaborneo.com, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat, 29 Mei 2026.
Dokumen hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar kepada Bupati Kobar, Nurhidayah.
Raihan opini WTP tahun ini menjadi pencapaian istimewa bagi Pemkab Kobar. Pasalnya, penghargaan tersebut berhasil dipertahankan selama 12 kali berturut-turut sebagai bentuk konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
Bupati Kobar, Nurhidayah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai telah bekerja keras dan menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari sinergi seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Nurhidayah.
Ia menegaskan, bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan APBD yang efektif dan bertanggung jawab.
“Pada akhirnya, seluruh pengelolaan keuangan daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, serta pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kobar juga menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan selama proses audit berlangsung.
Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Reporter: Nurita
Editor: Ahya Fr
