wartaborneo.com, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara, Bina Husada, memberikan apresiasi terhadap sambutan Bupati Shalahuddin yang membacakan amanat Mendagri dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026.
Ia menilai penekanan pada reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) dan digitalisasi layanan adalah langkah krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif.
Menurut Bina Husada, realitanya masih banyak daerah dengan kapasitas fiskal lemah, termasuk potensi di Barito Utara, harus dijawab dengan inovasi dan efisiensi birokrasi.
Ia menyebut keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mulai beroperasi di sejumlah daerah seharusnya menjadi model bagi Barito Utara untuk mempercepat layanan perizinan dan administrasi.
“Reformasi birokrasi tidak boleh sekadar jargon. Dengan digitalisasi terintegrasi, kita bisa mengukur kinerja pemerintah daerah secara transparan. Anggaran yang terbatas justru harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar laporan kegiatan,” ujar Bina Husada, Selasa (28/4/2026).
Politisi PAN tersebut juga menyoroti amanat tentang penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi.
Ia mendorong Pemkab Barito Utara segera memetakan kompetensi pegawai agar program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan bisa berjalan optimal di daerah.
“Jangan sampai program bagus gagal karena SDM aparatur tidak siap. Saya setuju dengan pesan Mendagri yang dibacakan Pak Bupati: pemerintah daerah harus jadi mitra aktif, bukan pelaksana pasif. Kami di DPRD akan mengawal agar reformasi birokrasi ini benar-benar berbasis outcomes,” tegasnya.
Editor: Ahya Fr
