wartaborneo.com, JAKARTA – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Hasrat, S.Ag., turut hadir mendampingi rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam kunjungan kerja ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/5/2026).
Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan tersebut dipimpin langsung Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., dan membahas capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Barito Utara secara terbuka mengakui sejumlah kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa poin yang menjadi fokus perbaikan antara lain sinkronisasi Pokok Pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, serta penertiban pengelolaan hibah, bansos, dan bantuan keuangan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Hasrat, yang juga merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pihak legislatif siap mendukung penuh langkah pembenahan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten.
“Kehadiran DPRD dalam rombongan ini adalah bentuk komitmen nyata kami tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi juga mendampingi dan memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sesuai regulasi,” ujar Hasrat.
Sebelumnya, Hasrat juga telah menyuarakan pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan adaptif, terutama dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 .
“Salah satu kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” pungkas Hasrat.
Editor: Ahya Fr
