wartaborneo.com, MUARA TEWEH — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Rosi Wahyuni, memberikan tanggapan terkait penetapan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Ia menilai langkah pemerintah daerah sudah tepat, namun menekankan perlunya penguatan di sektor pencegahan dan penanganan di lapangan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah menetapkan status siaga darurat sejak 1 Agustus hingga 29 September. Ini menunjukkan keseriusan dalam mengendalikan Karhutla,” ujar Rosi Wahyuni, Jumat (4/9/2026).
Rosi menyoroti data yang dipaparkan Bupati Barito Utara, Shalahuddin, dalam Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurutnya, angka 182 kejadian dengan luasan terbakar 124,19 hektare serta 405 titik panas merupakan peringatan serius yang harus direspons dengan tindakan nyata.
“Angka ini bukan sekadar statistik. Ada dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan potensi ekonomi daerah. Kami mendorong agar operasi penanganan di wilayah prioritas seperti Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, Teweh Tengah, dan Montallat benar-benar maksimal,” tegasnya.
Politisi perempuan ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Ia mengapresiasi keberadaan 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dan 3 unit Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah diterjunkan.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci. Sosialisasi dan imbauan harus terus digencarkan, terutama terkait larangan pembakaran lahan. Kami berharap Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 tentang Instruksi Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan dapat dipatuhi semua pihak,” jelas Rosi.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan kesejahteraan dan keselamatan para personel yang bertugas, baik dari BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, KPHP, maupun relawan. Menurutnya, 150 personel yang dikerahkan dengan dukungan 23 unit mobil tangki air dan berbagai peralatan lainnya harus didukung logistik yang memadai.
“Jangan sampai ada personel yang kekurangan air, masker, atau peralatan saat bertugas. Kesehatan mereka juga harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Rosi berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat terus bersinergi dalam mengawal penanganan Karhutla. Ia juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas pos lapangan dan sarana prasarana yang ada.
“Kami di DPRD siap mendukung melalui fungsi pengawasan dan anggaran. Jika memang diperlukan penguatan pos lapangan atau penambahan sumber daya, harus segera diusulkan. Jangan menunggu kondisi memburuk,” pungkas Rosi Wahyuni.
Editor : Ahya Fr
