wartaborneo.com, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara terus memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang Rapat A Setda Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Fokus utama rapat meliputi penguatan kesiapsiagaan, pencegahan, deteksi dini, hingga respons cepat terhadap potensi Karhutla di wilayah tersebut.
Berdasarkan paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Kondisi iklim ini dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan kerawanan terjadinya kebakaran lahan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan setempat melaporkan bahwa kondisi kualitas udara saat ini telah masuk dalam kategori berbahaya. Seiring dengan hal tersebut, status penanganan Karhutla ditingkatkan menjadi siaga darurat, yang berlaku mulai 18 September hingga 2 Oktober 2026.
“Kualitas udara yang memburuk ini menjadi perhatian serius karena asap Karhutla dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Bupati Shalahuddin, seperti dikutip dari unggahan akun Instagram @humas_barut.
Dalam arahannya, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa perubahan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat tidak boleh dimaknai sebagai penurunan kewaspadaan. Sebaliknya, hal itu harus menjadi pemicu untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Ia juga meminta seluruh camat, kepala desa, lurah, serta unsur masyarakat untuk aktif memantau titik rawan kebakaran dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Damkarmat, dan masyarakat dinilai sangat krusial.
“Jangan menunggu api membesar, karena kecepatan dalam bertindak sangat menentukan keberhasilan penanganan Karhutla,” tegas Bupati.
Editor: Ahya Fr
