wartaborneo.com, MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran daerah yang masih jauh dari target yang ditetapkan.
Hal ini disampaikannya saat memimpin Apel Gabungan dalam rangka evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, di Halaman Kantor Bupati Barito Utara, Senin (20/4/2026).
“Pagi ini saya menerima laporan penyerapan anggaran baru mencapai 12 persen, sementara target yang diharapkan sekitar 25 persen. Artinya, masih kurang 14 persen,” ujar H. Shalahuddin di hadapan para ASN.
Meskipun demikian, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para kepala dinas yang telah berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran. Namun, ia menegaskan kinerja aparatur dinilai dari pergerakan serapan anggaran.
“Kita akan dianggap bekerja apabila penyerapan anggaran bergerak. Kalau masih nol, berarti tidak bekerja,” tegasnya.
Tiga instansi tercatat masih berada di bawah 10 persen, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian (Distan), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Bupati menginstruksikan agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kita harus mengevaluasi kesalahan kita hari ini. Tahun depan jangan sampai terulang,” katanya.
Meski begitu, Bupati Shalahuddin maklum terhadap tiga instansi ini, karena dari ketiganya memiliki sistem pembayaran pekerjaan jika pekerjaan sudah selesai.
“Contoh seperti RSUD, kita tahu di sana itu adalah pekerjaan pengadaan. Jadi mereka harus menyelesaikan pekerjaan dulu baru dibayarkan,” kata Shalahuddin
Menurutnya, daerah Barito Utara sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rata-rata pembangunan infrastruktur dan berbagai kegiatan lainnya bersumber dari APBD.
“Apabila APBD bergerak, ekonomi jelas akan ikut bergerak. Tolong segera lakukan percepatan-percepatan penyerapan anggaran,” pintanya.
Selain persoalan serapan anggaran, Bupati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap capaian indeks pencegahan korupsi atau MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance and Prevention) yang masih menempati posisi terakhir se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Indeks pencegahan korupsi se-provinsi Kalteng, kita selalu menempati posisi terakhir. Ini penilaian yang buruk,” ucapnya.
Ia mengajak seluruh ASN untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan berharap pada akhir tahun nanti Kabupaten Barito Utara bisa menempati peringkat tiga terbaik se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Mari kita semua bersemangat dalam bekerja. Kita berharap di akhir tahun ini bisa menempati peringkat tiga terbaik se-provinsi Kalteng,” ucapnya.
Selain itu, Shalahuddin juga menyoroti penilaian Badan )enagaeas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang masih memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Barito Utara.
“Saya ini punya pengalaman ketika menangani Dinas PUPR Provinsi, saat itu Gubernur kita Sugianto Sabran. Selama masa beliau menjabat, Kalteng itu menjadi WTP tiga terbaik se Indonesia, maka itu saya bawa hal positif ini ke Barito Utara agar kita juga bekerja lebih baik dengan mendapatkan WTP,” pungkasnya.
