wartaborneo.com, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Rakyat Kalsel menjebol pagar besi Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis siang (22/10/2026).
Massa mendesak masuk ke gedung untuk berdialog langsung, meskipun pimpinan dewan dan pejabat terkait telah menunggu di luar untuk menerima aspirasi mereka.
Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH MH bersama Wakil Ketua H Kartoyo, SM MM dan HM Alpiya Rakhman, serta sejumlah anggota dewan lainnya, sudah bersiap menemui demonstran.
Kapolda Kalsel Irjen Pol R Yudha Hermawan, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin, Asisten II Setdaprov Ariadi Noor, dan Kepala BPBD Kalsel Ronny ES juga hadir untuk menampung keluhan warga. Namun, massa tetap merangsek hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di garis depan.
Kericuhan sporadis tak terhindarkan saat massa berhasil merobohkan pagar metal. Beberapa aparat dan demonstran tumbang akibat desakan kuat, namun aksi berlanjut hingga mereka memasuki halaman gedung dan duduk melingkar berhadapan dengan pejabat untuk berdialog hingga menjelang malam.
Dalam dialog tersebut, aliansi menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel sebagai bencana nasional.
2. Menuntaskan masalah pemadaman listrik bergilir yang masih sering terjadi.
3. Mengatasi krisis air bersih, termasuk di wilayah yang aliran ledengnya mengandung air asin.
4. Mengurai antrian panjang BBM di seluruh SPBU akibat kelangkaan distribusi.
Tuntutan penetapan bencana nasional muncul karena asap karhutla masih pekat menyelimuti wilayah Kalsel, baik siang maupun malam hari. Sementara itu, krisis air bersih dan antrean BBM memperparah ketidaknyamanan masyarakat di tengah kondisi darurat lingkungan yang belum sepenuhnya terkendali.
Pimpinan DPRD Kalsel dan pihak eksekutif berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan instansi teknis terkait untuk ditindaklanjuti secara konkret. (mun)
