wartaborneo.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.
Bupati Barito Utara, H. Salahuddin, ST., MT., memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan strategis ini membahas capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) guna memastikan seluruh lini administrasi di daerah berjalan sesuai regulasi.
Fokus perbaikan mencakup sinkronisasi pokok pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah dan bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ibu Ely Kusumastuti, beserta jajaran yang telah memberikan arahan serta penguatan bagi aparatur daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan,”ungkap Shalahuddin.
Ia menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
“Keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dengan dukungan penuh dari Ketua dan Anggota DPRD serta jajaran kepala perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimis bahwa pembenahan di sektor-sektor krusial ini akan meningkatkan kepercayaan publik.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
